Jaminan Sosial

Ini oleh-oleh dari Seminar Nasional “Membangun Jaminan Sosial Universal, Peluang dan Tantangan BPJS”.

Seminar ini diadakan oleh Fakultas Isipol UGM dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-58 Fisipol. Berdasarkan undangan yang diterima, pembicaranya adalah Ibu Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI), Bapak Prof. Dr. Susetiawan S.U (Guru Besar Fisipol UGM), Bapak Agus Supriadi, MM (Direktur P.T. Jamsostek) dan Bapak dr. Tono Rustiana, M.M (Direktur P.T. Askes). Acaranya diadakan di Ruang Seminar Fisipol pada Kamis, 28 November 2013 dan dibagi menjadi 2 sesi.

Saya hanya ikut sesi 1 karena sesi keduanya sudah harus kembali ke kantor. Untuk sesi 1, pembicaranya adalah Pak Susetiawan dan Bu Rieke. Oya, satu hal unik dari seminar ini adalah adanya tarian sebagai pembuka acara. Judul tariannya lupa. Tapi ceritanya tentang gadis yang sedang berdandan. Enak dilihat dan saya kagum karena ditarikan oleh 2 mahasiswa cantik yang masih mau belajar menari tradisional. Kalo kata moderatornya, Pak Dr. Hendri Ajikusworo, acara ini jadi edutainment karena memadukan education dengan entertainment.

Pemapar pertama adalah Pak Susetiawan. Menurut beliau, sebenarnya jaminan sosial di Indonesia saat ini sudah diampu oleh PT. Askes dan PT. Jamsostek namun sebagai PT pasti masih berorientasi pada profit. Namun sejak tahun 2011, menurut UU no 24/2011 tentang BPJS, bentuknya bukan lagi tetapi menjadi Badan. PT ini akan melebur menjadi Badan Pengelola Kesehatan dan Badan Pengelola Ketenagakerjaan. Yang wajib dijalankan pada 1 Januari 2014 adalah BPJS Kesehatan sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan masih pada bulan Juli 2015. Sebenarnya apakah jaminan sosial ini wajib ada? Pemikirannya adalah begini. Rakayat sudah memberikan kontribusi pada negara secara langsung maupun tidak langsung (dalam bentuk pajak, iuran, dll) sehingga rakyat memiliki hak terhadap negara. Pemerintah hanya bertindak sebagai pengelola negara. Nah karena adanya kontribusi bersifat wajib itulah maka rakyat berhak atas kesejahteraan. Pemerintah juga wajib mensejahterakan rakyat.

Untuk sistem jaminan sosial sendiri kuncinya berupa “iuran” yang diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolaannya. Ini sebenarnya merupakan tantangan karena membutuhkan kepercayaan (trust) dari masyarakat. Selama ini orang Indonesia cenderung bersifat  “solidarity mechanic”, yang artinya solidaritas yang harus kelihatan dimana bantuan itu diberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Sementara sistem jaminan sosial ini lebih bersifat “solidarty organic” yang lebih tidak terlihat, contohnya adalah bantuan yang diserahkan pengelolaannya kepada badan zakat. Dibutuhkan kepercayaan untuk mengubah sifat ini.

Kunci dari sistem jaminan sosial nasional ini adalah pengelolaan yang baik. Bahwa rakyat mempercayakan uang mereka kepada pemerintah dan pemerintah mengelola uang rakyat yang sangat banyak, bagaimana uang tersebut dikelola secara baik dan digunakan secara benar untuk kesejahteraan rakyat. Jika muncul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah maka bencana sosial akan terjadi. Pengelolaan SJSN sendiri didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, dan kehati-hatian.

Rieke sendiri lebih banyak membicarakan tentang buruh dan perjuangannya beliau dan teman2 di DPR untuk meng-gol-kan UU no. 24 tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut dari UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Menurutnya profesi buruh itu bukan hanya sekedar untuk kesejahteran rakyat tapi juga untuk keselamatan negara. Penduduk yang berlimpah di Indonesia ini jangan dianggap sebagai beban tapi harus dianggap sebagai sumberdaya manusia yang produktif. Jadi lebih baik bekerja daripada menganggur. Namun saat ini pemerintah cenderung bersikap sebagai charity government yang suka memberikan bantuan kepada rakyat dimana rakyat diposisikan sebagai orang yang butuh bantuan padahal (sebagian) mereka sebetulnya juga bekerja. Yang harusnya disediakan adalah lapangan pekerjaan.

Pendapatan pemerintah terbesar saat ini berasal dari pajak. Siapa yang membayar pajak? Semua rakyat Indonesia, dari orang paling kaya sampai orang miskin. Semua berkontribusi secara langsung atau tidak langsung melalui pajak. Jadi ya tugas pemerintah untuk mengelola pengeluaran sebesar-besarnya untuk rakyat. Salah satunya adalah dengan menjalankan jaminan sosial ini. Hampir seluruh negara di dunia menyelenggarakan jaminan sosial ini untuk penduduknya. Oya, dana jaminan sosial ini bisa menjadi dana darurat juga. Kalo tidak salah di Malaysia, uang dari jaminan sosial ini bisa membantu saat Malaysia diterpa krisis keuangan tahun 1998 sehingga kondisi ekonomi negara ini bisa cepat pulih.

Apakah kita butuh jaminan sosial? Butuh. Pasti. Sebagian besar orang yang baru pertama kali datang ke RS pasti bisa membayar namun sampai pada titik tertentu dia akan kehabisan uang dan tidak sanggup lagi membayar biaya perawatannya. Apapun jenis pekerjaan seseorang atau anak siapa orang tersebut pasti ada titik dimana biaya perawatan menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau lagi. Di situlah perlunya sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah APBN kita cukup untuk mengcover semua? Cukup. Dengan asumsi 20 ribu per orang per bulan maka pemerintah hanya mengeluarkan kurang lebih 57 triliun. Bandingkan dengan pendapatan pemerintah yang bisa mencapai 1860 triliun.jadi yang dibutuhkan adalah niatan pemerintah untuk mewujudkan itu. Sampai saat ini untuk BPJS yang harus terealisasi 1 Januari 2014 saja belum ada aturan turunannya. Bagaimana nasibnya? Lalu bagaimana dengan BPJS ketenagakerjaan nantinya?

bpjs_AutoCollage_7_Images 3

sedikit foto2 dari seminar
posisi duduk krg ok utk dapet foto yg bagus+banyak

Saya pribadi sangat concern mengenai asuransi kesehatan ini karena sadar bahwa biaya pengobatan itu sangat mahal. Saya sendiri merasa bahwa saya butuh “bantuan” seandainya saya dan keluarga jatuh sakit (semoga jangan sakit ya Tuhan… ). Berbahagialah para PNS dan pensiunannya yang tercover oleh Askes sehingga cukup tenang seperti bapak ibu saya. Saya punya asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta dan suami punya asuransi kantor dari jamsostek. Tapi kalo biaya perawatannya sangat besar apa ya bisa tercover dengan dua asuransi itu? Entahlah. Jadi marilah kita menjaga kesehatan karena orang sakit di negeri ini masih susah. Ayo dong pemerintah, tunjukkan kepedulian kepada rakyatmu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s